Sabtu, 03 Juni 2017

Apa Itu Cyber Squatting ???...

          

        
         Cybersquatting ( atau lebih juga dikenal sebagai Domain Squatting), menurut Undang-Undang federal Amerika Serikat yang dikenal sebagai Anticybersquatting Consumer Protection Act, mendaftar, melakukan perdagangan, atau menggunakan nama domain internet dengan niat jahat untuk mendapatkan keuntungan dari niat baik dari merk dagang milik orang lain. Cybersquatter kemudian menawarkan untuk menjual domain tersebut kepada orang atau perusahaan yang memiliki merek dagang yang terdapat dalam nama tersebut dengan harga yang meningkat.

         Istilah ini berasal dari kata "squatting", yang merupakan tindakan untuk menempati ruang kosong atau bangunan kosong atau bangunan yang tidak dimiliki oleh pemilik rumah, pemilik, atau izin untuk menggunakannya.Beberapa negara memiliki Undang-Undang khusus terkait cybersquatting melebihi peraturan normal hukum merek dagang. Amerika Serikat misalnya, memiliki US Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) tahun 1999. Perluasan Lanham (Merek Dagang) Act (15 USC) ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap cybersquatting bagi individu serta pemilik nama merek dagang yang khas.

       Sejak tahun 1999, World Intellectual Property Organization (WIPO) telah menyediakan sistem arbitrase dimana pemegang merek dagang dapat mencoba mengklaim situs squatted. Pada tahun 2006, ada 1823 keluhan yang diajukan WIPO, yang meningkat 25% dari tarif tahun 2005. Pada tahun 2007 dinyatakan bahwa 84% klaim yang dibuat sejak tahun 1999 diputuskan untuk menguntungkan pihak yang mengajukan keluhan.

Kamis, 01 Juni 2017

Penanggulangan Cyber Squatting

Berikut adalah cara menanggulangi kasus cyberquatting, antara lain :

1. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional.


2. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah terjadinya kejahatan tersebut.


3. Meningkatkan kerjasama antarnegara, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime.


4. Perlunya dukungan lembaga khusus, baik pemerintah maupun NGO (Non Government Organization).
 

Adapun hal-hal yang harus dilakukan jika nama domain yang anda inginkan sudah dipakai oleh orang lain adalah :

1. Sebagai langkah awal, hubungi pendaftar nama domain untuk mencari nama dan alamat pemilik nama domain. Anda dapat menggunakan “WHOIS Lookup” di whois.net. Cari tahu apakah ada penjelasan yang masuk akal untuk penggunaan nama domain tersebut, mungkin saja pendaftar bersedia untuk menjual nama domain tersebut dengan harga yang Anda inginkan.


2. Bayar, jika harga tersebut masuk akal. Terkadang membayar cybersquatter adalah pilihan terbaik. Mungkin lebih murah dan lebih cepat daripada mengajukan gugatan atau memulai sebuah sidang perkara. Adapun hal - hal yang dapat dilakukan untuk memerangi cybersquatter
antara lain :


1. Menggunakan Prosedur ICANN
Pada tahun 1999, ICANN mulai menerapkan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDNDRP), sebuah kebijakan untuk penyelesaian sengketa nama domain. Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan menggunakan prosedur ICANN adalah :


a. Nama domain adalah identik atau mirip dengan merek dagang atau merek jasa yang dimiliki penggugat.


b. Pemilik nama domain tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain.


c. Nama domain telah didaftarkan oleh orang lain dan digunakan dalam hal yang tidak baik.


d. Jika gugatan diterima, maka nama domain akan dibatalkan atau dialihkan kepada penggugat.

2. Menggunakan Prosedur ACPA
Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) memberi hak untuk pemilik merek dagang untuk menuntut sebuah cybersquatter di pengadilan federal dan mentransfer nama domain kembali ke pemilik merek dagang. Dalam beberapa kasus, cybersquatter harus membayar ganti rugi uang. Untuk menghentikan cybersquatter, pemilik merek dagang harus membuktikan semua hal berikut :
a. Para pendaftar nama domain memiliki niat buruk dan mengambil keuntungan dari merek dagang orang lain.


b. Merek dagang sudah ada pada saat nama domain pertama kali didaftarkan.


c. Nama domain adalah identik, membingungkan atau mirip dengan merek dagang tersebut.


d. Merek dagang tersebut memenuhi syarat dan memiliki badan hukum atau hak patent, dan pemiliknya adalah orang pertama yang menggunakan merek tersebut dalam perdagangan. Jika cybersquatter bisa menunjukkan bahwa ia punya alasan untuk mendaftarkan nama domain bukan untuk menjualnya kembali ke pemilik merek dagang untuk mendapat keuntungan, maka pengadilan mungkin akan mengizinkan dia untuk memiliki nama domain tersebut.

Cara Penanggulangan Cybercrime

      

      Cybercrime merupakan satu tindakan yang merugikan seseorang atau instansi yang berkaitan dan pengguna fasilitas dengan sistem informasi yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, sehingga cybercrime ini termasuk dalam tindak kejahatan sehingga diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektroik.Kejahatan ini harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lainnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antar pelaku dengan korban kejahatan. Sehingga dapat dipastikan dengan global internet, semua negara yang melakukan kegiatan
internet akan terkena imbas perkembangan cybercrime ini.

      Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan internet, sebagai berikut :


  •  Mengamankan sistem.
Langkah awal yang perlu dilakukan oleh para pengguna teknologi internet dalam upaya penanggulangan cybercrime adalah melidungi dari kejahatan dengan mengamankan sistem komputer. Namun kesadaran masyarakat dalam tingkat pengamanan semakin tinggi, hal ini dapat kita lihat dari hasil survey yang dilakukan oleh CSI/FBI pada tahun 2003, menyataka bahwa 99% dari 525 responden sudah menggunan perangkat lunak antivirus. Tujuan utama dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian sistem karena
dimasuki seseorang yang tidak diinginkan.


  • Penanggulangan Global.
Saat ini upaya yang dipersiapkan untuk memerangi cybercrime, The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan Computer-related Crime. Dimana pada tahun 1986 OECD mengumumkan telah berhasil mempublikasikan laporan yang berjudul Computer-related Crime. Dari berbagai upaya yang dilakukan tersebut, jelas bahwa cybercrime membutuhkan global action dalam penanggulangannya.
  •  Perlunya cyberlaw.
Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut seperti Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Peraturan ini sangat diperlukan dikarenakan begitu banyak pelanggaran yang dilakukan di dunia maya saat ini.
  • Perlunya dukungan lembaga khusus.
Lembaga-lembaga khusus, baik milik negara maupun NGO (Non Goverment organization), sangat diperlukan sebagai upaya penanggulangan cybercrime. Amerika Serikat memiliki Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) sebagai divisi khusus dari U.S Department of Justice. Institut ini memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset - riset khusus dalam penaggulangan cybercrime. Indonesia sendiri memiliki ID-CERT (Indonesia Computer
Emergency Response Team). Unit ini merupakan point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah - masalah keamanan komputer.